PAN Sayangkan Sikap Politik PDIP

INILAH.COM, Jakarta - PAN menyayangkan sikap politik PDIP yang akan bergabung dalam kabinet pemerintahan SBY-Boediono. Dengan masuknya PDIP ke kubu SBY, dikhawatirkan tidak ada lagi kekuatan politik yang akan mengontrol jalannya pemerintahan...

"Tidak bisa semua jadi pro-pemerintah dengan koalisi, kita butuh kekuatan kritis yang bisa checks and balances pemerintah. Tinggal masalah PDIP apakah dengan itu kehilangan daya kritis apa tidak," Ketua DPP PAN Sayuti Asyathiri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/8).

Ia mengatakan, dalam sistem presidensil tidak ada kewajiban kebijakan pemerintah harus mendapatkan persetujuan wakil fraksi di Pemerintahan. Selain itu, apakah yang bergabung semua setuju dengan pemerintah meskipun fraksi belum setuju, misalnya.

"Yang juga penting dalam koalisi itu adalah kerangka etik, sehingga jangan sampai sikap kritis terhadap pemerintah dianggap berkhianat kalau dari awal diperjelas," tutur Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

Dijelaskan dia, Partai Demokrat memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pemenang utama pemilu. Yakni merangkul anak bangsa untuk memperluas dukungan. "PD biasa saja ada usaha seperti itu karena tanggung jawab pemerintahan ke depan berat karena banyak agenda belum selesai sehingga butuh dukungan besar," bebernya.

Mengenai sosok Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufiq Kiemas, Sayuti enggan mengomentari. Namun ia mengingatkan agar Ketua MPR mendatang lebih mementingkan kepentingan ketimbang parpol.

"Ke depan tugas ketua MPR berat terutama mengakomdir keinginan amandemen UUD. Jangan sampai kepentingan partai didahulukan dari tugas dan tanggungjawab partai ke depan," tandas Sayuti. [jib]