SBY: TNI Tak Boleh Tangani Teror Keliru

INILAH.COM, Jakarta - Selama ini penanganan terorisme ada di tangan Densus 88 Antiteror Polri. Kalau TNI? Presiden SBY menegaskan, pandangan TNI tak boleh menangani terorisme adalah kekeliruan.

"Kalau ada yang berpendapat pelibatan TNI dalam penanganan teror memundurkan demokrasi, saya tidak paham. Itu pendapat keliru. Ini amanah UU, amanah konstitusi, TNI bisa dilibatkan dalam penanganan teror," ujar Presiden SBY...

Hal ini disampaikan dia dalam pengarahan kepada prajurit Kopassus TNI AD di Jakarta, Kamis (20/8). Menurut SBY, TNI dapat dilibatkan dalam penanganan teror sesuai yang diamanatkan konstitusional yakni UU 34/2004 tentang TNI.

"Dalam UU tersebut, tugas pokok TNI meliputi operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang meliputi penanganan kelompok separatis, penanganan pemberontakan bersenjata dan terorisme," kata SBY.

Ditegaskan dia, negara tidak akan ragu-ragu dalam penanganan teror. Semua pihak, terutama TNI dan Polri harus dapat bersungguh-sungguh menjalankan peran dan tugas pokoknya dalam penanganan terorisme.

"Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan terorisme dilakukan dalam kerangka penegakan hukum. Karena itu, Polri menjadi garda terdepan dalam penanganan terorisme. Hanya saja, dari waktu ke waktu, karakter dan sifat terorisme itu makin beragam, mulai dari bom Bali hingga yang terakhir, perlu pelibatan dari TNI. Dan itu sudah diamanatkan UU," katanya. [*/sss]