REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung bila Presiden SBY melakukan perombakan kabinet. Menurut PKS perombakan berkemungkinan meningkatkan kinerja pemerintah.
"Secara prinsip kita akan hormati hak preogatif presiden. Untuk konsolidasi kabinet yang lebih baik," kata anggota Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid kepada wartawan di kompleks MPR/DPR, Senayan, Selasa (11/12).
Hidayat menyatakan perombakan kabinet merupakan wewenang presiden. Presiden biasanya akan mendengar masukan dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengani kinerja menteri-menteri di kabinetnya.
Sebagai partai koalisi, PKS berada dalam posisi pasif menyangkut perombakan kabinet. Hidayat mengatakan PKS tidak akan mendorong ataupun melarang presiden dalam menggunakan hak preogatifnya. Ini sama seperti yang dilakukan PKS ketika presiden menggunakan hak preogatifnya untuk memberikan grasi kepada terpidana mati Narkoba, Meirika Franola alias Ola.
"Kami PKS tidak akan mendorong atau melarang presiden merombak kabinet," ujarnya.
Hidayat menandaskan PKS tidak khawatir jika perombakan kabinet yang dilakukan SBY bakal menimpa menteri-menteri PKS di kabinet. Menurutnya PKS selalu siap untuk bekerja di dalam maupun di luar kabinet. "Kami hormati sepenuhnya hak presiden. Di dalam atau di luar kabinet PKS siap," kata Hidayat.
PKS berharap presiden cermat menggunakan hak preogatifnya dalam mengangkat dan mencopot menteri. Dia juga menghimbau partai-partai tidak menekan presiden. "Sekali lagi kita katakan untuk hormati prerogatif presiden. Tekanan akan menimbulkan kegaduhan politik," ujarnya.
Redaktur: Heri Ruslan
Reporter: M Akbar Widjaya
