Pengangguran Yang Tetap Digaji dan Nasib Gelandangan

Catatan Perjalanan ke Jepang, Hongkong, Macau, dan China (Bagian 4)

SAYA berkunjung ke Shizuoka --tiga jam perjalanan dengan bus antarkota dari Tokyo, sehari setelah saya mendarat di Narita, 9 Oktober lalu. Kota ini dikenal sebagai "kotanya orang Indonesia," karena banyak pekerja dan mahasiswa yang hidup di kota ini. Di Shizuoka saya sudah ditunggu oleh beberapa teman Indonesia untuk diskusi nonformal dalam format santai.
...

Kebetulan hari itu hari libur. Usai diskusi kami makan dengan dua menu, Indonesia dan Jepang, cukup nikmat dan dalam suasana guyub. Andai saya datang ke Shizuoka enam bulan lalu, dipastikan tidak akan ada acara makan-makan. Sebagian besar dari mereka, pekerja Indonesia di seluruh Jepang, jadi pengangguran karena terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Mereka menjadi korban PHK sebagai dampak dari krisis finansial dan ekonomi global yang juga menerjang Jepang. Data dari Japan Statistic Bureau (JSB) menyebutkan, tingkat pengangguran pada Juli 2009 mencapai 5.7 persen. Angka persen itu sama dengan 3.590.000 orang yang kehilangan pekerjaan. Ini adalah angka tertinggi sejak perang dunia kedua.
Meski menganggur, orang-orang Indonesia itu tidak mau pulang ke negaranya. Bukan karena malu, tapi karena mereka punya alasan untuk tetap bertahan hidup di Jepang. Kenapa? Hal itu karena ternyata mereka mendapat santunan uang bulanan dari pemerintah Jepang --semacam bantuan langsung tunai (BLT) di Indonesia-- selama enam bulan terhitung sejak surat keputusan PHK dikeluarkan.
Jumlah "BLT" dari pemerintah Jepang yang diterima warga Indonesia yang kena PHK itu rata-rata antara 150.000 hingga 200.000 Yen atau sekitar Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per bulan. Uang sebesar ini tentunya hanya pas-pasan untuk bertahan hidup di Jepang, negeri yang terkenal sebagai salah satu negara dengan biaya hidup termahal di dunia. Data JSB menyebutkan indeks biaya hidup di Jepang per Juli 2009 sebesar 285.078 yen atau sekitar Rp 31 juta per orang per bulan.
Bagaimanapun, uang "BLT" sekitar Rp 15 juta per bulannya ini sangat disyukuri para pekerja Indonesia. Besaran angka BLT yang diterima itu berbasis pada hitungan 60 persen dari nominal gaji terakhir yang diterima korban PHK dari perusahaannya. Cara mengurusnya pun gampang sekali. Datang saja ke kantor balai kota, bawa kartu identitas dan surat PHK, beres sudah. Gratis dan tak ada pungli seperser pun. Bulan depan hingga enam bulan berikutnya yang bersangkutan sudah bisa ambil uang "BLT" yang dijamin tanpa "disunat" oleh petugas PNS yang melayaniya.
BLT 60 persen dari penghasilan terakhir selama enam bulan itu, sesungguhnya adalah uang para pekerja itu sendiri, dari pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah Jepang. Karena, sebelum terkena PHK, setiap bulan penghasilan mereka dipotong 30 persen oleh pemerintah. Kini, uang pajak para pekerja itu dikembalikan lagi di saat mereka jobless. Itulah bentuk kebijakan social welfare dari negeri dengan pengabdian yang tinggi terhadap rakyatnya.
Kebijakan ini memandang bahwa dalam keadaan krisis ekonomi, pemerintah harus mendorong supaya rakyat, secara ekonomi, tetap dipertahankan memiliki demand dan daya beli. Adanya daya beli dan demand dari rakyat, pada gilirannya akan menjaga bahkan merangsang denyut nadi perekonomian nasional.
Terbukti, dari hasil pengamatan saya selama di Jepang, awal hingga pertengahan bulan ini, tak nampak adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan di Negeri Matahari Terbit.
Bukit lain, sejak dua bulan ini, lapangan pekerjaan mulai terbuka kembali. Sebagian besar anak-anak Indonesia pun sudah mulai bekerja lagi. Biaya makan-makan yang saya ceritakan di pembuka cerita ini adalah uang urunan yang dikumpulkan dari gaji awal yang mereka terima kembali setelah lolos dari musibah PHK.
Namun demikian, setiap sistem memang tidak akan 100 persen sempurna. Jepang sendiri masih kelimpungan mengatasi arus PHK yang akan terus terjadi. Utamanya PHK di perusahaan-perusahaan raksasa yang tentu dengan gaji yang tinggi. Perusahaan-perusahaan besar seperti Toyota Motor Corp dan Japan Airlines, diperkirakan masih akan terus memangkas karyawan mereka sampai akhir tahun 2009.
Dampak lain yang belum tersembuhkan dari krisis ekonomi mondial bagi Jepang adalah kian banyaknya pendudk Jepang yang homeless (gelandangan). Kelompok bernasib buruk ini kian mudah dijumpai di emper-emper toko yang bila malam hari tiba pada kelekaran tidur beralaskan kardus dan korton-karton bekas beratapkan langit terbuka.
Di siang hari, taman-tama kota di Tokyo juga dijumpai banyak kaum homeless yang duduk-duduk di bawah pohon, dengan tatapan mata yang kosong dan nanar. Tentu, dengan pakaian dekil, lengkap dengan jinjingan barang-barang bekas. Bila didekati, mulutnya beraroma alkohol.
Menurut teman saya yang orang Jepang, pada umumnya para gelandangan itu adalah orang-orang yang memang kalah. Ciri-cirinya; ia ditolak oleh keluarganya (anak dan cucu), ia malas bekerja, pemabok, dan gila judi.
Tapi dari sisi saya, sebetulnya masyarakat gelandangan di Jepang itu terjadi karena hukum Tuhan. Kapan pun dan dimana pun Tuhan akan menciptakan dua kelompok manusia, yaitu si kaya dan fukoro wal masakin (fakir miskin). Namun, untuk menjadi kaya atau miskin, sepenuhnya adalah pilihan kita sendiri.
Itulah sebabnya, kenapa ada kewajiban untuk berzakat dan bersedekah. Kalau semua orang itu kaya, lalu kepada siapakah kita beramal jariyah. Begitulah Tuhan memelihara hukum-hukum-Nya. Masyarakat yang homeless dan geladangan pun harus tetap berlaku untuk negara-negara makmur, seperti halnya Jepang. (*)

Sumber : tribun-timur.com