Asosiasi Polisi Inggris: Islam Bukanlah Penyebab Terorisme

LONDON (SuaraMedia News) - Personel Muslim kepolisian Inggris telah secara terbuka menentang strategi anti-terorisme pemerintah, memperingatkan bahwa itu adalah sebuah penghinaan terhadap nilai-nilai Inggris yang dapat memicu kerusuhan antar etnis.

Asosiasi Polisi Muslim Nasional (NAMP) mengklaim bahwa para menteri keliru menyalahkan Islam sebagai penggerak sejumlah serangan teroris baru-baru ini.

Ekstremis sayap kanan adalah ancaman yang lebih berbahaya bagi keamanan nasional, ujar kelompok tersebut....

Para petugas polisi itu mengatakan pada anggota parlemen bahwa kaum Muslim distigmasisasi oleh upaya pemerintah menangani terorisme, yang menambah kebencian terhadap seluruh komunitas.

Dalam intervensi resmi, asosiasi itu mengatakan bahwa kebijakan anti-terorisme pemerintah tidak dapat terus dibiarkan tanpa evaluasi.



Komentar yang disusun dalam sebuah memorandum setebal tujuh halaman kepada komite parlementer yang menyelidiki ekstremisme itu memalukan bagi Gordon Brown. Memo itu mengindikasikan bahwa para personel Muslim mungkin merasa enggan untuk ambil bagian dalam kampanye anti-terorisme.

Organisasi yang mewakili lebih dari 2.000 personel polisi ini sebelumnya didukung secara terang-terangan oleh Brown. Perdana Menteri mengatakan bahwa asosiasi itu penting untuk menjembatani jurang bersejarah antara kaum Muslim dan kepolisian.

Daily Telegraph mengungkapkan minggu lalu bahwa intelijen Amerika meyakini Inggris memiliki jumlah ekstremis Muslim terbanyak dari negara Barat mana pun.

Ini merupakan pertama kalinya bagi asosiasi Muslim yang didirikan tahun 2007 itu untuk mengkritik kebijakan pemerintah.

Dalam sebuah analisis dari strategi Pencegahan, yang merupakan serangkaian kebijakan yang didesain untuk menghentikan radikalisasi, organisasi itu mengklaim: “Strategi-strategi dari Pencegahan secara historis fokus pada apa yang disebut ekstremisme Islam.”

“Ini telah mengenai komunitas minoritas etnis dan kulit hitam terbesar, dan kelompok agama terbesar kedua, dengan sikap yang belum pernah ada sebelumnya, menstigmatisasi mereka dalam prosesnya.”

“Belum pernah ada sebelumnya sebuah komunitas dipetakan seperti itu. Mengecewakan melihat hal ini di sebuah negara yang merupakan pilar dan contoh sebenarnya dari kebebasan berekspresi dan memilih.”

“Sistem Inggris kita adalah model yang ditiru oleh seluruh dunia, namun kita telah memulai sebuah perjalanan yang menempatkan inti dari nilai-nilai Inggris ini dalam ancaman nyata.”

Asosiasi itu memperingatkan adanya “gaung” rasisme tahun 1970an dan 1980an yang memicu kerusuhan di dalam kota. “Tampaknya kita telah mengabaikan pelajaran dari masa-masa gelap itu.”

Terdapat kritik yang semakin berkembang di antara kelompok-kelompok Muslim mengenai strategi pemerintah, yang disambut baik oleh sejumlah organisasi polisi.

Kebijakan itu ditujukan untuk menghentikan radikalisasi terhadap warga Muslim melalui langkah-langkah, seperti mensponsori kelompok komunitas moderat.

Para menteri bersikukuh bahwa strategi, yang menghabiskan dana lebih dari 140 juta poundsterling tiap tahun itu, membuahkan keberhasilan. Lebih dari 200 orang didakwa atas serangan teroris dalam waktu delapan tahun.

Namun NAMP mengklaim bahwa kebijakan itu telah memicu kebencian terhadap kaum Muslim yang meningkat ke sebuah level yang menentang semua logika dan menghina nilai-nilai Inggris.

Organisasi itu mengatakan bahwa Pencegahan harus fokus melawan ekstremis sayap kanan seperti BNP (Partai Nasional Inggris).

Memorandum itu memperingatkan bahwa kaum Muslim menjadi target pelecehan tiap hari akibat strategi tersebut. “Kita tidak boleh lebih jauh lagi menghapus nilai-nilai Inggris kita dengan terus membiarkan sikap dan kebijakan semacam itu tidak dievaluasi,” ujarnya.

Para personel Muslim yakin bahwa pemerintah keliru menyalahkan Islam sebagai penggerak utama aktivitas teroris.

Penelitian oleh “mereka yang didakwa aksi terorisme menunjukkan bahwa Islam bukan penggerak sebenarnya namun semua strategi kita tampaknya fokus pada sudut pandang tak berbukti tentang Islam sebagai penggerak,” ujar mereka. Pemerintah mengatakan bahwa perlawanan terhadap terorisme Islam adalah prioritas utama strategi anti-radikalisasinya. Semalam, departemen luar negeri mengakui bahwa anggaran untuk kebijakan kontraterorisme di Pakistan telah dipangkas.

Juru bicara dari Departemen Komunitas dan Pemerintah Lokal mengatakan, “Pemikiran bahwa kami hanya fokus pada kaum Muslim untuk isu-isu teror adalah salah.”

“Kaum Muslim, seperti kelompok agama lainnya, terlibat dengan departemen-deparemen pemerintah, dari kesehatan hingga pendidikan, pekerjaan dan pensiun, budaya, media, serta olahraga. Mereka memainkan peran penuh dalam masyarakat kita, dan di seluruh kehidupan sipil serta publik.” (rin/tg/bt) www.suaramedia.com