Akhirnya Arab Saudi Hentikan Layanan Blackberry Mulai Jumat

REPUBLIKA.CO.ID,RIYADH--Regulator telekomunikasi Arab Saudi, Selasa mengatakan, pihaknya telah memerintahkan penghentian sementara atau suspensi layanan BlackBerry mulai Jumat karena produsen perangkat itu telah gagal memenuhi tuntutannya.

Komisi Komunikasi dan Teknologi Informasi (CITC) mengatakan bahwa "layanan BlackBerry yang diberikan saat ini tidak memenuhi kriteria peraturan komisi dan kondisi lisensi," dalam pernyataan yang dibawa oleh kantor berita SPA.

Dikatakan bahwa ia telah meminta tiga provider di kerajaan untuk menangguhkan layanan BlackBerry dimulai pada Jumat setelah memberi mereka masa tenggang untuk meminta produsen perangkat, Research In Motion (RIM), agar "memenuhi tuntutan peraturan."

Sebelumnya Saudi, menyusul Uni Emirat Arab yang membatasi beberapa layanan Blackberry.Negara-negara di Timur Tengah itu menggunakan alasan beberapa layanan ponsel pintar BlackBerry dapat digunakan oleh teroris dan pihak yang berwenang sulit memantau layanan tersebut. Kontan saja langkah ini membuat gusar para pelaku bisnis.

Pemerintah mengambil keputusan itu dengan alasan fitur-fitur tersebut dapat mengancam keamanan negara karena data disimpan dan dikirim pada perangkat bergerak di luar negeri, dimana tindakan ilegal tidak dapat dipantau. Alasan lain yang mendasari keputusan ini adalah untuk menyensor konten-konten pornografi.

Langkah pembatasan penggunaan Blackberry di Timteng itu mengundang reaksi Amerika. Amerika Serikat mengatakan kecewa dengan keputusan Uni Emirat Arab untuk menghentikan pelayanan utama telepon canggih Blackberry. Menurut AS, Uni Emirat Arab akan memulai preseden yang berbahaya dalam membatasi kebebasan informasi.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika P.J. Crowley menyampaikan posisi pemerintah AS, yang memandang pembatasan teknis ini sebagai langkah yang salah.

Crowley menyampaikan dalam jumpa pers, Amerika Serikat sedang berusaha memperoleh informasi tambahan dari Uni Emirat Arab mengenai keprihatinan keamanannya. Tetapi, AS juga mendesak UEA agar membuka diri bagi arus bebas informasi, termasuk teknologi baru yang dapat memberdayakan rakyat.
Red: Krisman Purwoko
Sumber: ant/AFP